Surat Edaran Dinas Pendidikan Pekanbaru Anjurkan Anak NonVaksin Tidak PTM Picu Pelanggaran HAM

Pekanbaru, - Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru terkait aturan belajar di masa pandemi Covid-19. Menimbulkan polemik ditengah masyarakat.Aturan tersebut menyebutkan bagi anak yang belum divaksin, maka hanya diperbolehkan belajar secara online atau dalam jaringan (daring) dan tak bisa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Surat itu ditandatangani langsung Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas, tertuang dalam surat bernomor 420/Disdik.Sekretaris.1/00526/2022 itu ditujukan kepada Kepala TK hingga SMP.  

Baca juga: Kemendikbudristek Dukung GLN Untuk Daerah 3 T

Menanggapi aturan Disdik tersebut, Sugi wali murid yang anaknya bersekolah di salah satu sekolah swasta di Pekanbaru mengungkapkan kekecewaannya dan tidak mengizinkan anaknya untuk divaksin.“Disdik tidak boleh memaksa anak didik untuk divaksin karena dapat melanggar HAM, ” pungkasnya. Kepada Kabarlah.com. Sabtu (19/02/2022).

Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya, “Jangan dipaksa anak kami untuk divaksin, karena, efektifitas dari vaksinnya masih diragukan, ” katanya.

Baca juga: Kunjungan Santri Insan Mandiri Cibubur Ke Moseum Bang Yos

Menurutnya, Disdik Pekanbaru harus membatalkan aturan tersebut agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol menerangkan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan anak didik harus vaksin baru boleh masuk sekolah.“Tidak ada kewajiban dan hanya dianjurkan, agar anak-anak SD dan SMP agar mengikuti vaksinasi, ” jelas Kamsol. Dikutip dari Mediacenter Riau.

Kadisdik menjelaskan, disisi lain, untuk para siswa SMK dan SMA saat ini memiliki kesadaran yang tinggi.

Baca juga: Sejarah Bangsa Indonesia dalam perspektif Komunikasi

“Namun, apabila anak-anak takut ke sekolah dapat mengikuti proses belajar dari rumah secara daring, ” ujar Kamsol memberikan solusi.(Mulyadi).